Arsip untuk kategori ‘Environmental Law’
Komitmen Penegakan HAM Masih Normatif
Masyarakat korban lumpur Lapindo melakukan aksi demonstrasi untuk menagih janji-janji pemerintah.
Institute for Democracy and Peace (Setara) menyimpulkan dari hasil studinya terhadap Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional bahwa kinerja penegak HAM pemerintah berada pada derajat minimum.
“Bahwa komitmen kepemimpinan nasional pada penegakan HAM masih sebatas normatif yang belum diterjemahkan kedalam program yang nyata dan memberikan keadilan untuk semua,” kata Wakil Ketua Setara, Bonar Tigor Naipospos, di Hotel Century, Jakarta, Senin (12/10).
Menurutnya, dari sekitar 103 program utama pemerintah dalam pemenuhan HAM, hanya 54,6 persen yang terlaksana. “Capaian kinerja ini jelas tidak membanggakan, tapi juga tidak memupuk apatisme berlebihan,” ungkapnya.
Bonar menambahkan prospek penegakan HAM pada kepemimpinan mendatang bisa dilanjutkan dengan berbagai produk legislasi dan kebijakan. Kinerja minimum penegakan HAM ini terhambat, lanjut dia, akibat rendahnya political will pemerintah, minimnya dukungan birokrasi, kurangnya anggaran dan minusnya kemampuan pelaksana rencana aksi nasional HAM daerah.
“Secara khusus, otda tanpa desain komprehensif dan berpijak pada pendekatan jaminan pemenuhan HAM telah membawa dampak buruk bagi penegak HAM disebagian besar pemerintah daerah. Padahal bagi sebagian kecil daerah otda telah menjadi peluang bagi pemenuhan HAM,”paparnya.
Namun, Bonar juga menyesalkan immunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM yang masih menjadi penghalang serius bagi terpenuhinya hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat.
“Hingga saat ini proses penegakan hukum pelanggaran HAM masa lalu tidak berjalan sama sekali, kecuali perkembangan muktahir dari gedung parlemen yang diujung masa baktinya, Pansus DPR RI tentang penghilangan orang secara paksa, telah mengeluarkan rekomendasi yang konstruktif,” tutur dia.
